Kominfo akan menjadi pilot project e-procurement, pertengahan tahun ini Penerapan e-procurement menjadi salah satu perhatian dari Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Syamsul Mu'arif. Oleh karena itu, ia sangat antusias agar e-procurement bisa terealisasi. Sebagai pendobrak, Kominfo akan menjadi pilot project e-procurement, pertengahan tahun ini. Syamsul berpendapat, banyak manfaat yang bisa dipetik apabila e-procurement dijalankan, mulai dari transparansi, efisiensi, hingga penghema- tan anggaran. Hanya, katanya, "Akan terjadi pemangkasan penghasi- lan birokrasi." Berikut penuturan Syamsul Mu'arif seputar e- procurement kepada Akhmad Supriyatna, Faizah Rozy, dan Andy Zoeltom dari redaksi e-Government Warta Ekonomi di ruang kerja- nya. Petikannya Monday, June 12, 2006 Posted at 11:45:09 PM Sejauh mana kesiapan Kominfo sebagai pilot project e-procurement? Kami sudah siapkan konsep dan mekanisme e-procurement. Disini, kami akan gabungkan proses manual dengan elektronik dan menurut rencana, diterapkan pertengahan tahun ini. Ilustrasinya begini. Kami punya proyek. Nah, rekanan yang mau ikut bisa datang untuk mengurus proses administrasi pendaftaran dengan mengisi formulir. Di sini kami akan mengecek apakah mereka sudah memenuhi syarat untuk mengikuti proses tender. Kalau seleksi rekanan sudah selesai dan terekam dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM), selanjutnya kami akan menentukan hari dan waktu pelelangan. Pada saat hari-H, silakan para rekanan beradu dan berkompetisi. Dengan cara seperti ini, akan diperoleh harga terendah. Jadi, belum e-procurement secara penuh, baru e-auction? Ya, sebab, dari sisi Keppres No. 8/2000, memang masih ada proses tatap muka. Misalnya, aanwizjing. Kami bertahap menuju ke sana , seperti e-perolehan yang diterapkan di Malaysia . Apakah e-procurement bisa membuat semuanya transparan? Proses pengadaan barang bisa dipantau dan nanti tercipta e-marketplace. Ini terjadi apabila semua instansi pemerintah telah menerapkan e-procurement. Masing-masing instansi akan berkoordinasi dan terwadahi dalam satu komunitas, e-procurement pemerintah. Di sini ada lembaga yang benar-benar bisa dipercaya untuk mengatur dan menyelenggarakan kontrak. Mekanisme seperti ini akan membuat jaringan dengan dunia usaha dan pemerintah pun bisa mendapatkan harga yang murah. Tak ada lagi biaya siluman. Anda bisa bayangkan akan terjadi efisiensi cukup besar dan pemerintah bisa menghemat anggaran. Namun, di sisi lain, akan terjadi pemangkasan penghasilan birokrasi. Bukankah itu bisa menimbulkan gejolak? Memang ini cukup berat mengingat gaji PNS yang kecil. Mereka biasa mendapatkan tambahan penghasilan dari insentif ekstra, baik lewat proyek ataupun pelayanan masyarakat. Ini pertarungan yang berat, yang harus dihadapi sekaligus dipersiapkan solusinya. Itu sebabnya Bill Gates mengatakan, tak mungkin menerapkan e-government apabila tidak ada kemauan politik yang kuat. Sudahkah dihitung penghematan dari penerapan e-procurement? Belum, tetapi jelas ada. Ambil contoh Pertamina, yang bisa menghemat US$300.000-an dengan menerapkan e-procurement. Garuda juga demikian. Penghematan ini bisa digunakan sebagai dana untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri. Bagaimana dengan kesiapan cyber law-nya? Saat ini penggodokan cyber law-nya masih dalam proses sinkronisasi. Juni ini ditargetkan selesai. Apabila sudah ada peraturannya, kendala seperti tanda tangan digital maupun meterai digital bisa teratasi. Sumber : warta ekonomi.com - Senin, 12 Juni 2006 11:44 WIB